Hukum Keluarga (familyrechts)

 BAB II

PEMBAHASAN

2.1  Definisi Hukum Keluarga

Istilah hukum keluarga berasal dari terjemahan Familierecht  ( Belanda ) atau law of familie (Inggris). Dalam konsep Ali Afandi hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah, dan kekeluargan karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua,perwalian, pengampuan, keadaan tak hadir).

Ada dua hal penting dari konsep Ali Afandi tersebut, bahwa hukum keluarga mengatur hubungan yang berkaitan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan.

Kaidah hukum meliputi:

1.      hukum keluarga tertulis

2.      hukum keluarga tidak tertulis

2.2   Sumber dan asas hukum keluarga

1.      sumber hukum keluarga tertulis

2.      sumber hukum keluarga tidak tertulis

2.3    Ruang lingkup hukum keluarga

1.      Peraturan perkawinan dengan segala hal yang lahir dari perkawinan

2.      Peraturan perceraian

3.      Peraturan kekuasaan orang tua

4.      Peraturan kedudukan anak

5.      Peraturan pengampuan (curatele) dan

6.      Peraturan perwlian (voogdij).

BAB III

ANALISIS

3.1              Pengertian hukum keluarga

1.      Kekeluargaan sedarah adalah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai keluhuran yang sama.

2.      Kekeluargaan karena perkawinan adalah pertalian keluarga yang terdapat karena perkawinan antara seorang dengan keluarga sedarah dengan istri (suaminya).

        

      Tahir Mahmud, mengartikan hukum keluarga sebagai prinsip-prinsip hukum yang diterangkan berdasarkan ketaatan beragama berkaitan dengan hal-hal yang secara umum diyakini memiliki aspek religius menyangkut peraturan keluarga, perkawinan, perceraian, hubungan dalam keluarga, kewajiban dalam rumah tangga, warisan, pemberian mas kawin, perwalian, dan lain-lain.

      Definisi Tahir Mahmud tersebut, pada dasarnya mengkaji dua sisi, yaitu tentang prinsip hukum dan ruang lingkup hukum. Sedangkan ruang lingkup kajian hukum keluarga meliputi peraturan keluarga, kewajiban dalam rumah tangga, warisan, pemberian mas kawin, perwalian, dan lain-lain. Apabila diperhatikan, definisi ini terlalu luas, karena menyangkut warisan, yang dalam hukum perdata  BW merupakan bagian dari hukum benda.              

       Dalam definisi ini setidaknya memuat dua hal penting yaitu, kaidah hukum dan substansi (ruang lingkup) hukum. Kaidah hukum meliputi hukum keluarga tertulis dan hukum keluarga tidak tertulis.

1.      Hukum keluarga tertulis adalah  kaidah-kaidah hukum yang bersumber dari undang-undang, traktat, dan yurisprudensi.

2.      Hukum keluarga tidak tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum keluarga yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, mamari dalam masyarakat sasak.       

      Adapun ruang lingkup yang menjadi kajian hukum keluarga meliputi perkawinan, perceraian, harta benda dalam perkawinan, kekuasaan orang tua, pengampuan, dan perwalian.

      Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga pada dasarnya merupakan keseluruhan kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan hukum yang timbul dari ikatan keluarga yang meliputi:

a)     Peraturan perkawinan dengan segala hal yang lahir dari perkawinan

b)     Peraturan perceraian

c)     Peraturan kekuasaan orang tua

d)     Peraturan kedudukan anak

e)      Peraturan pengampuan (curatele) dan

f)      Peraturan perwalian (voogdij).

Hukum perdata barat mengandung prinsip bahwa hukum keluarga pada berbagai ketentuannya pada hakikatnya erat hubungannya dengan tata tertib umum. Dengan demikian maka segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan itu adalah batal demi hukum.

Dalam konsepsi hukum pedata Indonesia telah diadakan pernyataan bahwa Hukum Perdata Barat (BW) tidak lagi dianggap sebagai undang-undang yang mutlak berlaku. Ada beberapa pertimbangan yang melandasi ketentuan tersebut antara lain:

1.      Ada tendensi bahwa BW mengaju pada alam liberalisme, sehingga perlu ditinggalkan dan menuju alam sosialisme Indonesia.

2.      Maklumat Mahkamah Agung tentang tidak berlakunya sementara ketentuan karena tidak sesuai lagi dengan perubahan zaman dan bersifat diskriminatif.

3.      Menjadikan jati diri bangsa Indonesia yang pliralitis, sehingga berbeda jauh dengan kondisi alam barat. Misalnya, dengan keberlakuan hukum islam dan hukum adat.

Pada dasarnya sumber hukum keluarga dapar dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber hukum keluarga tertulis dan sumber hukum perdata  tidak tertulis.

Sumber hukum keluarga tidak tertulis merupakan norma-norma hukum yang tumbuh dan berkembang serta ditaati oleh sebagian besar masyarakat atau suku bangsa yang hidup di wilayah Indonesia.

Sedangkan sumber hukum keluarga tertulis berasal dari berbagai peraturan perundang-udangan, yurisprudensi, dan perjanjian (traktat).

Sumber hukum keluarga tertulis yang menjadi rujukan di Indonesia meliputi:

1.            Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

2.            Peraturan Perkawinan Campuran (Regelijk op de Gemengdebuwelijk), Stb. 1898-158

3.            Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen Jawa, Minahasa, dan Ambon (Huwelijke Ordonnnantie Christen Indonesiers), Stb. 1933 -74

4.            Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak,dan Rujuk (beragama Islam)

5.            Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

6.            Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

7.            Peraturan Pemeritah Nomor 10 Tahun 1983. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai  Negeri Sipil

8.            Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam.

a.       Kekuasaan orang tua

Seorang anak sah sampai ia mencapai usia dewasa dewasa atau kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama kedua orang tua itu terikat dalam hubungan perkawinan.Dengan demikian kekuasaan orang tua itu mulai berlaku sejak lahirnya anak atau(dalam halnya anak luar kawin yang disahkan). Oleh karena itu, kekuasaan orang tua adalah kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu selama mereka itu terikat dalam perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa. Demikian isi dari pasal 299. Menurut pasal 300 kekuasaan orang tua itu biasanya dilakukan oleh si ayah.

Jika bapak berada di laur kemungkinan melakukan kekuasaan itu yang melakukan kekuasaan adalah si ibu.

Selanjutnya pasal 240 memuat ketentuan bahwa setelah adanya keputusan perpisahan meja dan ranjang. Hakim harus memutuskan siapa diantara orang tua harus melekukan kekuasaan orang tua terhadap anak.

 Dalam hal ini bisa juga kekuasaan orang tua dilakukan si ibu. Mengenai pengertian Jadi belum dewasa perlu duperhatikan pasal-pasal seperti berikut :

Pasal 330

Orang yang belum dewasa adalah orang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. jka ia pernah kawin, dan ia masih belum mencapai umur 21 tahun ia tidak kembali dalam kedudukannya sebagai orang belum dewasa.

Jadi inti dari uraian di atas adalah :

1.      Belum mencapai umur 21 tahun

2.      Belum kawin.

Kembali berbica tentang kekuasaan orang tua, dari kekuasaan itu diatur dalam pasal 298-310. Isi dari kekuasaan orang tua itu dibagi menjadi 2 bagian.

1.      Kekusaan terhadap pribadi seorang anak,

2.      Kekuasaan terhadap kekayaan anak

Tentang kekuasaan tentang peribadi seorang anak terdapat ketentuan sebagai berikut:

Pasal 298 dan 301

Tiap anak berapa pun umurnya, wajib menghormat dan menyegani orang tuanya. Orang tua wajib memelihara dan mendidik srmua anak yang belum dewasa.

Dan kekuasaan terhadap harta kekayaan anak terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 307-318

Yang perlu diperhatikan ialah pada pasal 307: Orang yang memegang kekuasaan  orang tua harus mengurus harta kekayaan si anak.

b.       Perwalian

Anak yang  belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua,  berada di bawah kekuasaan wali. Pewalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (pasal 30 UU perkawinan).

Yang dimaksud perwalian adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada di tanah kekuasaan orang tua. Jadi dengan demikian anak yang orang tuanya telah bercerai ataun jika salah satu dari mereka atau semua meninggal dunia, berada dibawah perwalian. Terhadap anak di luar kawin, maka karena tidak ada kekuasaan orang tua anak itu selalu di bawah perwalian.

Anak yang berada di bawah perwalian disebut pupil, dan disini ada 3 jenis perwalian :

1.      Perwalian menurut undang-undang yaitu yang disebut dalam

pasal 345.

Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak kawin yang belum dewasa.

Pasal 351

jika yang jadi wali itu si ibu, dan ibu ini kawin lagi maka suaminya menjadi kawan wali.

1.       Perwalian dengan wasiat.

Menurut pasal 355 ditentukan bahwa tiap orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua, atau perwalian, berhak mengangkat seorang wali bagi anaknya, jika perwalian itu berakhir pada waktu ia meninggal dunia atau berakhir dengan penetapan  hakim. Perwalian seperti ini dapat dilakukan dengan surat wasiat atau dengan akta notaris.

2.      Perwalian datif

yaitu apabila tiada ada wali menurut undang-undang atau wali dengan wasiat, oleh hakim ditetapkan seorang wali (pasal 359).

Jika seandainya telah diputuskan suatu perceraian,  maka dengan demikian tiada ada lagi kekuasaan orang tua, dan salah seorang dari orang tua harus di tetapkan sebagai wali.

Jika kedua orang tua semuanya dipecat dari kekuasaan orang tua, maka Hakim juga harus menetapkan seorang wali. Menurut ketentuan dalam pasal 365 maka jika Hakim harus menetapkan seorang wali, maka ia dapat juga menetapkan sebagai wali, suatu perkumpulan yang berbadan hukum, suatu yayasan  atau lembaga yang bertujuan memelihara anak-anak belum dewasa.

Menurut pasal 306 harus ada wali pengawas dan ini dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan. Selain dari Balai Harta Peninggalan masih ada juga suatu badan, yang disebut Dewan Perwakilan, yang anggotanya sebagian besar terdiri dari anggota Balai Harta Peninggalan, yang tudasnya mengurusi anak yang di percayakan kepadanya.

Ketentuan-ketentuan itu sudah diatur dalam stbld no. 166. Tentang siapa yang dapat ditetapkan sebagai wali ada ketentuan –ketentuan sebagai berikut :

Pasal 332 :

Tiap orang wajib menerima penetapan sebagai wali, kecuali beberapa orang yang boleh mengajukan keberatan yaitu :

Pasal 332:

seorang yang diangkat sebagai wali oleh salah satu dari kedua orang tua, seorang perempuan yang bersuami. Keberatan ini harus dinyatakan di kepaniteraan pegadilan negeri.

Pasal 347:

orang-orang yang berada di luar negeri dengan tugas pemerintah, anggota-anggota ketentaraan dan angkatan laut maka Orang-orang yang bertugas Pemerintah di luar Kepresidenan mereka.

Pasal 379:

Ini mengenai orang yang sama sekali tidak boleh menjadi wali, diantaranya:

1.                        Pejabat-pejabat pengadilan

2.                        Orang yang sakit ingatan

3.                        Orang yang belum dewasa

4.                        Orang yang di bawah pengampuan

5.                        Orang yang di pecat yang kekuasaan orang tua atau perwalian

6.                        Para anggota pimpinan Balai Harta Peninggalan

Isi dari suatu perwalian ialah sebagaimana juga di dalam hal kekuasaan orang tua ada 2 macam,

Tugas yang mengenai pribadi anak yang di bawah perwalian, dan pengurusan harta kekayaan si anak.

Tentang tugas mengenai pribadi seorang anak menurut pasal 383, maka itu terdiri dari perawatan dan pendidikan anak itu dan juga perwalian di muka Pengadilan.

Pengurusan harta kekayaan si anak, terdapat ketentuan-ketentuan seperti berikut :

Pasal 335

Tiap wali sebagai jaminan atas pengurusan, harta kekayaan si anak, di dalam waktu 1 bulan setelah perwaliannya mulai barjalan, harus mengadakan tanggungan yang berupa ikatan tanggungan hipotik atau gadai.

Pasal 386

Wali harus mengadakan daftar perincian dari barang kekayaan si anak, di dalam waktu 10 hari setelah mulai perwaliannya berjalan yang harus dihadiri oleh wali pengawas (Balai Harta Peninggalan). Hal-hal tersebut di atas adalah merupakan jaminan, bahwa harta kekayaan si anak dapat pengurusan yang baik.

Selanjutnya hal-hal yang dapat dan tidak dapat dilakukan adalah seperti berikut :

Pasal 389 :

Wali harus menjual semua perabotan rumah tangga, dan barang bergerak lainnya yang tidak memberikan hasil, yang jatuh kepada si anak.

Pasal 390 :

keharusan menjual tadi tidak berlaku jika perwalian itu dilakukan si ayah atau si ibu yang berhak atas hak petik hasil harta kekayaan si anak, untuk kemudian memberikan barang itu kepada si anak.

Pasal 396 :

wali untuk kepentingan si anak tidak boleh meminjam uang, menjual atau menggadaikan barang tak bergerak dari si anak, dan tidak boleh juga ia menjual surat berharga dan piutang, kalau tidak dengan izin Pengadilan.

Pasal 395 :

Di dalam hal penjualan barang tak bergerak itu di izinkan oleh pengadilan maka penjual itu harus dilakukan di muka umum.

Pasal 400 :

Wali tidak boleh menyewa atau mengambil dalam hak usaha (pacht) barang-barang si anak untuk kepentingan diri sendiri tanpa izin Pengadilan.

Pasal 401 :

Wali tidak boleh menerima wrisan yang jatuh pada si anak, kecuali dengan hak istimewa akan pendaftaran harta peninggalan.

Dalam berakhirnya perwalian dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

1)      Dalam hubungan terhadap dengan keadaan anak

Dalam hubungan ini, perwalian akan berakhir karena:

a.       Si anak yang di bawah perwalian telah dewasa (meenderjarig)

b.      si anak (meenderjarig) meninggal dunia

c.       timbulnya kembali kekuasaan orang tuanya (ouderlijkkemacth) dan

d.      pengesahan seorang anak luar kawin.

2)      Dalam hubungan dengan tugas wali

Berkaitan dengan tugas wali, maka perwalian akan berakhir karena:

1.                        Wali meninggal dunia

2.                        Dibebaskan atau dipecat dari perwalian (ontzettng of ontheffing) dan

3.                        Ada alasan pembebasan dan pemecatan dari perwalian (Pasal 380 B.W).

Sedangkan syarat utama untuk dipecat (otzet) sebagai wali, ialah karena disandarkan pada kepentingan minderjarige itu sendiri.

Pada setiap perwaliannya, seorang wali wajib mengadakan perhitungan tanggumg jawab penutup.

Perhitungan ini dilakukan dalam hal:

1.      Perwalian yang sama sekali dihentikan yaitu kepada minderjarige atau kepada ahli warisnya

2.      Perwalian yang dihentikan karena diri (persoon) wali, yaitu kepada yang menggantinya dan Minderjarige  yang sudah berada di bawah perwalian, kembali lagi berada di bawah kekuasaan  orang tua, yaitu kepada bapak atau ibu minderjarige itu (Pasal 409 B.W).

c.       Pengampuan

Dalam KUH Perdata (BW) ada ketentuan-ketentuan tentang apa yang dinamakan “pengampuan”(curatel) yang tentunya hanya berlaku bagi mereka yang tunduk pada KUH Perdata (BW).

Orang yang sudah dewasa tetapi dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, sekalipun kadang-kadang ia cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa juga boleh ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya. Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya berdasarkan atas keadaannya: dungu, sakit otak atau mata gelap. Namun berdasarkan keborosannya, pengampuan itu hannya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya.

Akibat ditaruhnya seseorang di bawah pengampuan, perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukannya setelah itu semuanya batal demi hukum. Pengadilan akan mengangkat seorang pengampu, sedangkan “pengampu pengawas” adalah Balai Harta Peninggalan.

Pengampuan berakhir apabila sebab-sebab yang mengakibatkannya telah hilang.

Acara pembebasan dari pengampuan adalah sama dengan cara yang haru ditempuh sewaktu mengajukan permohonan untuk menaruh orang itu di bawah pengampuan. Pembebasan dari pengampuan itu juga harus dimuat dalam Berita Negara.

d.       Adopsi

Adopsi adalah pengangkatan anak oleh seoarang dengan maksud untuk menganggapnya anak itu sebagai anaknya sendiri. Didalam. BW hal yang demikian itu tidak mungkin, karena BW memandang suatu perkawinan sebagai bentuk hidup bersama bukan untuk mengadakan keturunan. Karena adopsi itu di kalangan bangsa Tionghoa suatu perbuatan hukum yang lazim dilakukan, maka soal adopsi ini mendapat pengaturan sendiri yaitu dalam Stbld. 1917-129 Bab II.

Adapun hal-hal yang penting untuk diperhatikan ialah seperti berikut:

1.      Adopsi dapat dilakukan oleh suami-istri bersama-sama (pasal ayat 2). Kalau adopsi        dilakukan oleh seorang duda, maka ia harus tidak mempunyai keturunan di dalam garis laki-laki (pasal 5 ayat 1).

Seorang janda yang tidak kawin lagi dapat mengadakan adopsi. Jika dari suaminya yang telah meninggal dunia ia tidak mempunyai keturunan laki-laki (pasal 5 ayat 3).

1.      Orang yang diadopsi harus berumur paling sedikit 18 tahun lebih muda dari lelaki dan 15 tahun lebih muda dari perempuan bersuami atau janda yang melakukan adopsi

(pasal 7 ayat 1). Jika yang diadopsi itu seorang keluarga sedarah maka dengan diadakannya adopsi itu, anak itu harus menduduki derajat keturunan yang sama terhadap leluhurnya yang sama (pasal 7 ayat 2) seperti belum diadopsi.

Syarat-syarat untuk mengadakan adopsi adalah seperti berikut (pasal 8)

1)      Persetujuan yang melakukan adopsi

2)      Persetujuan orang tua atau ayah atau ibu dari orang yang diadopsi

3)      Persetujuan dari orang yang diadopsikan sendiri jika ia telah berusia 15 tahun

2.      Jika adopsi dilakukan oleh seorang janda maka perlu juga persetujuan dari saudara lelaki yang dewasa dan ayah dari suami yang telah meninggal dunia, dan jika orang-orang ini telah meninggal dunia atau tidak berada di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari keluarga laki-laki yang telah dewasa dari pancer ayah suami yang telah meninggal dunia hingga derajat ke-4.

Adapun akibat dari adopsi adalah sebagai berikut

a.       Dengan adopsi, orang yang diadopsi itu, jika ia mempunyai nama keluarga lain daripada orang yang melakukan adopsi, ia harus memakai nama keluarga (syeh) yang melakukan adopsi itu.                    

b.      Jika adopsi itu dilakukan oleh suami-istri maka anak yang diadopsi itu dianggap lahir di dalam perkawinan mereka, jika yang melakukan adopsi itu seorang duda, maka yang       diadopsi itu dianggap lahir di dalam perkawinan dengan istri yang telah meninggal.

c.       Jika yang melakukan adopsi itu seorang janda, maka orang yang diadopsi itu dianggap         lahir di dalam perkawinan dengan suami yang telah meninggal dunia (pasal 12).

Dengan adopsi, maka hubungan keperdataan yang berdasarkan kepada keturunan darah antara orang yang diadopsi dengan orang tuanya atau keluarganya sedarah dan semenda terputus kecuali di dalam hal :

1.      Perderajatan di dalam hubungan kekeluargaan sedarah atau semenda sebagai larangan untuk  kawin.

2.      Ketentuan-ketentuan di dalam bidang hukum pidana yang berdasarkan keturunan sedarah; (tidak berlakunya pasal-pasal KUHP jika yang melakukan kejahatan itu keluar sendiri. Juga di dalam hal persaksian.

3.      Kompensasin ongkos perkara dan penggelan.

4.      Pembuktian dengan saksi; (ketentuan-ketentun yang mengenai persaksian keluarga).

5.      Persaksian di dalam membuat akta otentik (pasal 14).

e.        Keadaan tidak hadir

Keadan tidak hadirnya seorang adalah keadaan dimana seorang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui dimana orang itu berada. Di dalam keadaan seperti ini terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a)    Tindakan sementara

Pasal 413 Jika tidak ditinggalkan suatu kuasa kepada seorang wakil untuk mewakilinya i kepentingannya, dan jika ada alasan yang mendesak, maka atas permintaan yang berkepentingan, atas tindakan jaksa, Pengadilan harus mamarintahkan kepada Balai Harta Peninggalan untuk mewakilinya atau mengurusi kepentingan orang yang tidak hadir itu.

b)   Peryataan tentang dugaan seorang telah meninggal dunia.

Jika seorang telah sekian lamanya tidak hadir maka harus diperhatikan apakah  ia meninggalkan surat kuasa atau tidak. Kalau ia tidak meninggalkan surat kuasa, maka berlaku ketentuan dalam pasal 467 yan menentukan bahwa, jika keadaan itu telah berlangsung 5 tahun maka atas permintaan yang berkepentingan ia dengan izin pengadilan dipanggil untuk menghadap di muka pengadlan. Kalau orang itu tidak menghadap maka pengadilan diulangi sampai 3 kali dengan antar waktu 3 bulan.

Pasal 468  : Jika atas panggilan yang terakhir itu ia tidak menghadap, maka pengadilan boleh menyatakan orang itu diduga telah meninggal dunia, sejak waktu ia meninggakan tempat tinggalnya, atau kabar terakhir tentang keselamatanya.

Jika ada surat kuasa, maka menurut pasal 470 waktu tidak hadir itu harus genap 10 tahun, agar supaya pengadilan dapat mengadakan pernyataan dugaan telah meninggalnya seseorang.

Akibat dari pada pernyataan itu adalah bahwa para ahli waris dapat tampilkemuka untuk menuntut haknya, tapi dengan disertai jaminan agar supaya harta kekayaan berada di dalam pengutusan yang baik.

Demikian ini untuk menghadapi kemungkinan bahwa yang tidak hadir itu datang kembali Harta warisan dapat dibagi-bagi. Terhadap ini semua harus diadakan jamianan atau tanggungan yang harus disahkan oleh pengadilan. Surat-surat wasiat dapat juga dibuka (pasal 472)

Pasal 473 :

 Jika tanggungan tiak dapat diberikan, maka harta-harta peninggalan harus diurus oleh pihak ke-3.

Pasal 474 :

Terhadap harta peninggalan itu para waris mempunyai hak petik hasil.

 Pasal 476 :

Jika yang tak hadir pulang kembali, maka mereka yang telah menerima barang kekayaannya dalam penguasaan atau pengurusan harus melakukan perhitungan, pertanggungan jawab dan penyerahan kepada orang yang pulang kembali tadi.

3.2  Hak Dan Kewajiban Dalam keluarga

Berikut ini adalah hak dan kewajiban pasangan suami istri yang baik:

A. Kewajiban Suami

1.   Memberi nafkah keluarga agar terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.

2.   Membantu peran istri dalam mengurus anak.

3.   Menjadi pemimpin, pembimbing dan pemelihara keluarga dengan penuh tanggung jawab demi kelangsungan dan kesejahteraan keluarga.

4.   Siaga/siap antar jaga ketika istri sedang mengandung hamil.

5.   Menyelesaikan masalah dengan bijak dan tidak sewenang-wenang.

6.   Member kebebasan berfikir dan bertindak pada istri sesuai ajaran agama agar tidak menderita lahir dan batin.

B. Hak Suami

1.      Isteri melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai ajaran agama seperti mendidik anak, menjalankan urusan rumah tangga, dan sebagainya.

2.      Mendapatkan pelayanan lahir batin dari istri.

3.      Menjadi kepala keluarga memimpin keluarga.

C. Kewajiban Isteri

1.      Mendidik dan memelihara anak dengan baik dan penuh tanggung jawab.

2.      Menghormati serta mentaati suami dalam batas wajar.

3.      Menjaga kehormatan keluarga.

4.      Menjaga dan mengatur pemberian suami( nafkah suami )untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

5.      Mengatur dan mengurusi rumah tangga keluarga demi kesejahteraan dan kebahagian keluarga.

D. Hak Isteri

1.      Mendapatkan nafkah batin dan nafkah lahir dari suami.

2.      Menerima maskawin dari suami ketika menikah.

3.      Diperlakukan secara manusiawi dan baik oleh suami tanpa kekerasan dalam rumah tangga/KDRT.

E. Kewajiban Suami dan Isteri

1.      Saling mencintai, menghormati, setia dan saling bantu lahir dan batin satu sama lain.

2.      Memiliki tempat tinggal ang tetap yang ditentukan kedua belah pihak.

3.      Menegakkan rumah tangga.

4.      Melakukan musyawarah dalam menyelesaikan problem rumah tangga tanpa emosi.

5.      Menerima kelebihan dan kekurangan pasangan dengan ikhlas.

6.      Menghormati keluarga dari kedua belah pihak baik yang tua maupun yang muda.

7.      Saling setia dan pengertian

8.      Tidak meyebarkan rahasia/aib keluarga.

F. Hak Suami dan Isteri

1.      Mendapatkan kedudukan hak dan kewajiban yang sama dan seimbang dalam keluarga dan masyarakat.

2.      Berhak melakukan perbuatan hukum.

3.      Berhak diakui sebagai suamu isteri dan telah menikah dengan sah sesuai hukum yang berlaku.

4.      Berhak memiliki keturunan langsung anak kandung dari hubungan suami istri.

5.      Berhak membentuk keluarga dan mengurus kartu keluarga.

3.3  Keluarga dan perkawinan

Ialah eksistensi institusi atau melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan perempuan. Tujuannya adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Asas-asas perkawinan

1)      Asas monogamy ( pasal 27 BW, pasal 3 UUP ) yang berbunyai:” Dalam waktu yang sama seorang lelaki hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang perempuan hanya seorang suami ”.

2)      Undang-undang yang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata ( pasal 26 BW ) yang berbunyi:” Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan dimuka petugas kantor pencatatan sipil “.

3)      Perkawinan adalah suatu persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang prempuan dibidang hukum keluarga. Menurut pasal 28 asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami istri, dengan demikian jelaslah kalau perkawinan itu adalah persetujuan.

4)      Perkawinan supaya dianggap sah, harus memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki oleh undang-undang.

3.4   Syarat-syarat perkawinan

Syarat-syarat perkawinan dibedakan menjadi 2:

1.      Syarat Materiil

Syarat Materil ada dua syarat Materiil Absolute dan syarat Materiil Relative.

a.       Syarat Materiil Absolute

ialah syarat yang mengenai pribadi seorang yang harus dilakukan untuk perkawinan pada umumnya. Syarat ini adalah sebagai berikut:

b.      Monogamy

c.       Persetujuan antara kedua calon suami istri.

d.      Orang yang hendak kawin harus memenuhi batas umur minimal (pasal 29).

e.       Seorang perempuan yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 hari setelah perkawinan yang dahulu dibubarkan ( pasal 34 ).

f.       Untuk kawin di perlukan izin dari sementara orang ( pasal 35-49 ).

2.      Syarat Materiil Relative

ialah mengenai ketentuan-ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu.ketentuan-ketentuan ini ada tiga macam:

1.      Larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat didalam kekeluargaan, sedarah atau karena perkawinan.

2.      Larangan untuk kawin dengan orang yang mana orang tersebut pernah melakukan zinah.

3.      Larangan untuk memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat waktu 1 tahun.

              

3.      Syarat Formil

Syarat ini dapat dibagi dalam syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum dilangsungkan perkawinan, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi berbarengan dengan dilangsungkannya perkawinan itu.

a)      Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum dilangsungkan perkawinan adalah:

1.      Pemberitahuan tentang maksud untuk kawin.

2.      Pengumuman tentang maksud untik kawin.

                           

b)      Syarat-syarat yang harus dipenuhi berbarengan dengan dilangsungkannya perkawinan, syarat-syarat ini diatur dalam pasal 71-82 yang antara lain menetukan:

1.      Calon suami istri harus memperlihatkan akta kelahirannya masing-masing.

2.      Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus diperlihatkan akta perceraian, akta kematian atau didalam hal ketidak hadiran suami ( istri ) yang dahulu.

3.      Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlangsung, tanpa pencegahan.

4.      Dispensasi untuk kawin, didalam dispensasi itu diperlukan jika ada perselisihan pendapat antara pegawai catatan sipil dan calon suami istri tentang soal lengkap atau tidaknya surat-surat yang diperlukan untuk kawin.

3.5        sifat dan kedudukan keturunan

Dalam hal hukum adat kekeluargaan apabila dilihat dari keberadaan keturunan, maka sifat dan kedudukan keturunan dapat bersifat :

1.      lurus

Apabila orang yang satu itu langsung dari keturunan yang lain, misalnya antar kakek, bapak, dengan anak. Antara kakek, bapak dan anak disebut lurus kebawah kalau dilihat dari keturunan kakek-bapak-anak. Sedangkan disebut lurus keatas apabila rangkaiaannya dilihat dari anak-bapak-kakek.

2.      Menyimpang atau bercabang

Apabila antara kedu orang atau lebih di anggap terdapat ketunggalan leluhur, maka dapat dilihat dari faktor – faktor sebagai berikut, misalnya bapak – ibunya sama ( saudara kandung ) atau sekakek, senenek, dan sebagainya.

3.      Akibat yang timbul antara anak dan orang tuanya

Hubungan anak dengan orang  tua menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu antara lain:

1.      Adanya larangan antara orang tuanya dengan anak.

2.      Adanya kewajiban sling memelihara antara orng tua dengan anaknya

(hak alimentasi).

Didalam hukum adat hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya khususnya dengan ayahnya dapat diputuskan dengan perbuatan hukum tertentu, misalnya anak tersebut dibuang oleh bapaknya. Perbuatan ini di Bali disebut Pegat Mapianak dan pada orang Batak Angkola disebut mengalip-alip, demikian pula dengan hukum adat ada kemungkinan bahwa seorang anak diserahkan pada orang lain untuk dapat pemeliharaan. Yang dimikian dinamakan sebagai anak piarah.

Kemudian menurut hukum adat di Jawa yang bersifat Parrental kewajiban membiayai penghidupan dan pendidikan seorang anak yang belum dewasa tidak semata – mata dibebankan kepada ayah anak tersebut akan tetapi juga dituskan kepada ibunya.  Apabila salah dari orang tuanya tidak menepati kewajibannya hal itu dapat dituntut mengenai biaya selama anak tersebut masih belum dewasa ( putusan mahkama agung tanggal 03 september 1958 Reg.no.216 K / Sip / 1958 ).

Ada pula kebiasaan mempercayakan pemeliharaan anaknya itu kepada orang lain. Anak yang pengasuhnya di percayakan kepada orang lain demikian ini setiap waktu dapat di ambil kembali oleh orang tuanya, lazimnya di Jawa dan beberapa daerah lainnya orang lain disebut adalah seorang warga keluuaga yang berada, dan sebab pengasuhnya, pengasuhan anak dipercayakan kepada orang lain itu pada umumnya dikarenakan orang tua yang bersangkutan terlalu sibuk, ibu bapaknya atau kurang mampu untuk memenuhi kewajibannya sebagai orang tua kepada anaknya berupa membebaskan anak hingga dewasa.

4.      Hubungan anak dengan keluarganya

Pada umumnya hubungan anak dengan keluarganya  ini sangat tergantung dari ke adaan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan.

 Seperti yang kita ketahui di indonesia terdapat persekutuan-persekutuan yang susunan masyarakatnya berdasarkan 3 (tiga) macam garis keturunan, yaitu :

a         Garis keturunan bapak (patilineal)

b        Garis keutrunan ibu ( matrilinel )

c         Garis keturunan ibu-bapak ( parental )

Dalam persetuan hukum yang masyarakatnya menganut garis keturunan ibu bapak (Parental) atau disebut juga masyarakat Bilateral hubungan anak dengan pihak bapak maupun ibunya adalah sama eratnya ataupun sama derajatnya, sehingga dengan susunan bilateral ini maka mengenai larangan perkawinan, warisan, kewajiban memelihara dan lain-lain hukum terhadap kedua belah pihak keluarga adalah sama.

Lain halnya dalam persekutuan hukum yang sifatnya uni lateral ( baik patrilinear maupun matrilinear ) hubungan hukum dari pihak ibu maupun dari bapak lebih penting atau lebih tinggi derajatnya. Akan tetapi dalam hal ini  bukan berarti bahwa hubungan kekeluargaan dari salah atu pihak tidak di akui, masalahnya hanya berhubungan dengan derajat saja yang berada secara graduasi.

5.      Anak tiri

Anak tiri adalah anak kandung bawaan Istri Janda atau bawaan dari Suami Duda yang mengikat tali perkwinan. Sedangkan di dalam Perkawinan Leviraat ( Ganti Suami ), (Pareakhon, Mangabia-Batak Toba), ( Lakoman-Batak Karo ), (Anggau-Sumatera Selatan), ( Nyikok, Semalang-Lampung ) ( dimana seorang isteri kawin dengan saudara suami yang telah meninggal ), kedudukan Anak tiri di sini tetap berkedudukan sebagai anak dari bapak dari ibu yang melahirkannya. Begitu juga apabila terjadi kawin duda bernak dengan saudara isteri yang telah meninggal atau kawin Sororat ( Ganti Isteri ), ( Ganchi Habu-Batak Karo ), (Singkat Rere-Batak Toba), ( Nungkat, Nuket-Lampung ), ( Karang Wulu, Medun Ranjang-Jawa ) kedudukan anak tetap sebagai anak dari ayah yang isterinya terdahulu melairkan. Di masyarakat Jawa pun yang Parental anak tiri adalah akhli Waris dari orang tua yang menyebabkan kelahirannya, kecuali anak-anak tiri tersebut di angkat oleh Bapak Tiri sebagai penerus keurunannya (Mulang Djurai-Rejang ) ( Ngukup Anak-Suku Mayan Siung-Dayak ).

6.      Memelihara anak yatim

Apabila di dalam suat keluarga salah satu dari orang tuanya baik bapak atu ibunya tidak ada lagi, maka apabila masih ada anak-anak yang belum dewasa dalam susunan keturunan bapak ibu (parental),maka orang tuanya yang masih hiduplah yang memelihara anak-anaknya tersebut lebih lanjut.dan jika keduanya tidak ada lagi maka yang memelihara anak-anak yang di tinggalkan adalah salah satu dari keluarga pihak bapak atua pihak ibu yang terdekat misalnya, dalam kebiasaan adalah keadaannya yang paling memungkinkan untuk keperluan itu dan sebaiknya, anak-anak yang  sudah besar (dewasa) pada umumnya memilih sendiri ingin di pelihara oleh pihak siapa.

Lain halnya dengan keluarga yang menganut sistem susunan masyarakat Unilateral ( baik Patrilinieal maupun matrilineal ) adalah :

1)      Daerah Minangkabau yang menganut sistem kekeluargaan Matrilineal, Jika bapaknya yang meninggl maka ibunya meneruskan kekuasaan terhadap anak-anaknya yang masih belum dewasa itu.

2)      Daerah Tapanuli yang menganut sistem Patrilineal jika bapaknya meninggal dunia, Ibunya meneruskan memelihara anak-anaknya dalam lingkungan bapaknya. Apabila janda tersebut ingin pulang ( kembali ) ke lingkungan keluarganya sendiri atau ingin menikah lagi maka ia dapat meninggalkan lingkungan keluarga almahum suaminya tetapi anak-anaknya tetap tinggal dalam kekuaaan keluarga almarhum suaminya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1               Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga itu diartikan sebagai

1.   Keluarga adalah kesatuan masyarat kecil yang terdiri dari suami istri dan anak yang berdiam dalam suatu rumah tangga

2.   Kekeluargaan ada dua kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan

Hukum keluarga itu tidak lepas dari yang namanya perkawinan, karena keluarga ada dikarenakan adanya perkawinan. karena perkawinan ada hubungan yang sangat erat dengan keluarga.

Selain itu kita juga bisa mengetahui sumber hukum keluarga diantaranya sumber hukum keluarga tertulis dan sumber hukum keluarga yang tidak tertulis serta kita dapat mengetahui ruang lingkup hukum keluarga yakni perkawinan, putusnya perkawinan, dan harta benda dalam perkawinan. 

3.   Ruang lingkup hukum keluarga

a. Perkawinan

b. Putusnya perkawinan

c. Harta benda dalam perkawinan

keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah, dan kekeluargaan karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, keadaan tak hadir).

4.   Syarat perkawinan

1.       syarat materiil

2.       syarat formil.

5.      Sifat dan kedudukan

a.       Lurus

Apabila orang yang satu itu langsung dari keturunan yang lain, misalnya antar kakek, bapak, dengan anak.

b.      Menyimpang atau bercabang

Apabila antara kedu orang atau lebih di anggap terdapat ketunggalan leluhur.

c.       Akibat yang timbul antara anak dan orang tuanya.

Hubungan anak dengan orang  tua menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu antara lain:

a.       Adanya larangan antara orang tuanya dengan anak .

b.      Adanya kewajiban sling memelihara antara orng tua dengan anaknya

(hak alimentasi)

c.       Hubungan anak dengan keluarganya

Pada umumnya hubungan anak dengan keluarganya  ini sangat tergantung dari ke adaan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan.

Seperti yang kita ketahui di indonesia terdapat persekutuan-persekutuan yang susunan masyarakatnya berdasarkan 3 (tiga) macam garis keturunan, yaitu:

a.       Garis keturunan bapak (patilineal)

b.      Garis keutrunan ibu ( matrilinel )

c.       Garis keturunan ibu-bapak ( parental )

6.      Anak tiri

Anak tiri adalah anak kandung bawaan Istri Janda atau bawaan dari Suami Duda yang mengikat tali perkwinan.

7.      Memelihara anak yatim

Apabila di dalam suat keluarga salah satu dari orang tuanya baik bapak atu ibunya tidak ada lagi , maka apabila masih ada anak-anak yang belum dewasa dalam susunan keturunan bapak ibu (parental),maka orang tuanya yang masih hiduplah yang memelihara anak-anaknya tersebut lebih lanjut.

4.2                                                                                                                                                                                                                                                                          Kritik dan Saran

Kesan sebagai hamba-hamba yang penuh dengan kekurangan salah dan dosa akan tetap ada pada diri masing-masing individu. Baik tindakan atau perbuatan terlebih sebuah karangan. Oleh karenanya kritik dan saran merupakan motovasi yang terbaik sebagai landasan menuju sebuah kemajuan yang lebih baik karena kesempurnaan tidak akan bisa kita miliki.

Perlu diadakan penelitian/pengkajian lebih lanjut tentang kekeluargaan mengenai sumber hukum keluarga tertulis dan sumber hukum keluarga yang tidak tertulis serta ruang lingkup hukum keluarga. 

4.3                                                                                                                                                                                                                                                                          Komentar

Hukum keluarga diartikansebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluarga kekeluargaan sedarah, dan  kekeluarga karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampunan, keadaan tidak hadir.

Hukum keluarga pada dasarnya merupakan keseluruhan kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulisyang mengatur hubungan hukum yang timbul dari ikatan keluarga yang meliputi:

1        Peraturan perkawinan dengan segala hal yang lahir dari peraturan perkawinan;

2        Peraturan perceraian;

3        Peraturan kekuasaan orang tua;

4        Peraturan kedudukan anak;

5        Peraturan pengampunan;

6        Peraturan perwalian;

Undang-undang perkawinan meletakkan, bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbangdengan hak dan kedudukan suami dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakakukan perbuatan hukum. Menururt pasal 34 undang-undang perkawinan, menegaskan, bahwa:

1.         Suami wajib melindungi istri

2.         Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, dan

3.         Dan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan kepada pengadilan agama.

Secara kodrati anak-anak selalu berada dibawah kekuasaan ayahnya, dan kekuasaan ini bersifat mutlak. Namun setelah diciptakannya undang-undang perdata anak (burgelijke kinderwetgeving),melalu stb.1927-31jis stb.390-421,yang berlaku sejak 1 oktober 1927,istilah kekuasaan ayah berubah menjadi kekuasaan orang tua. Sedangkan tentang kekuasaan orang tua diatur dalam KUHS atau KUH Perdata (BW) buku I title XIV pasal 298-329, dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 LN 1974-1 pasal 45 s/d pasal 49.

Kekuasaan orang tua pada hakikatnya adalah kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu selama mereka itu mereka terikat dalam perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa.

Menurut pasal 298 ayat 1 KUH Perdata no. 46 ayat 1 UU no.1 tahun 1974 bahwa setiap anak wajib hormat dan patuh kepada orang tuanya. Sebaliknya orang tua wajib memelihara dan member bimbingan anak-anaknya yang belum cukup umur sesuai dengan kemampuannya masing-masing (pasal 45 ayat 1 undang-undang no. 1 tahun 1974).

Wali diangkat dari orang-orang yang mempunyai pertalian darah terdekat denagn si anak itu atau bapaknya yang karena suatu hal telah bercerai atau saudara-saudaranya yang dianggap cakap untuk itu.

Persamaan antara kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampunan adaljh semuanya mengawasi dan menyelenggarakan hubungan hukum orang-orang yang dinyatakan tidak cakap bertindak.

Perbedaan antara kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampunan.

	Perbedaan
Kekuasaan orang tua	Kekuasaan asli dilaksanakan oleh orang tuanya sendiriyang masih terikatperkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa
Perwalian	Pemeliharaan dan bimbingan dilaksankan oleh wali, dapat salah satunya ibunya atau bapaknya yang tidak dalam keadaan ikatan perkawinan lagi atau orang lain terhadap anak-anak yang belum dewasa.
pengampunan	Pemeliharaan atau bimbingan dilaksanakan oleh curator (yaitu keluarga sedarah atau orang yang ditunjuk) terhadap orang-orang dewasayang sebab dinyatakan tidak cakap bertindak didalam lalu lintas hukum.

BAB IV

PENUTUP

Demikianlah makalah yang dapat saya sampaikan, saya sadar makalah ini masih kurang dari kesempurnaan, jika ada kesalahan dan kekurangan, itu dikarenakan keterbatasan pengetahuan saya. Maka dari itu, kritik dan saran sangat saya butuhkan demi kesempurnaan isi makalah ini, semoga bermanfaat bagi kita semua Amin.

DAFTAR PUSTAKA

a.       Afandi, Ali, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.

b.      Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Jakarta: Sinar Grafika,

c.       Subekti R., Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Jakarta: PT Intermasa, 1990.
Setiadi Tolib, S.H. S.Pd. M.H (2009), “ INTISARI HUKUM ADAT ” ALFABETA, Bandung

d.      Tutik, Titik Triwulan, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Kencana, 2008.

e.       Drs. Kansil C. S. T. S. H. 1984, Pengantar Ilmu Hokum Dan Tata Hokum Indonesia. PN. BALAI PUSTAKA. JAKARTA

f.       http : // pendidikan.blogspot.com/2010/10/hukum-keluarga-familierecht.html